DOSEN ONLINE

Karya Tulis Ilmiah, Artikel, Makalah, Skripsi dan Tesis untuk Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran Gigi Fakultas Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keperawatan Fakultas Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Teknik Fakultas kehutanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas pertanian, Fakultas peternakan, Fakultas Teknologi Pertanian Fakultas Ilmu Komputer dan teknologi informasi, Fakultas Tata Busana, Tata boga, bahasa, dan masih banyak lagi

Masa Perkembangan Peserta Didik

SOSIAL PERKEMBANGAN MASYARAKAT

“Perkembangan Peserta Didik”

PENDAHULUAN

1.Pada masa prenatal dapat dibagi lagi memnjadi tiga periodisasi,sebutkan di tinjau dari segi aspek: biologis,kognitif,dan sosioemosional.

A)Sebutkan di tinjau dari aspek Biologis,Kognitif,Sosioemosional?

B)Bagaimana tugas perkembangan pada setiap periodisasi dari aspek tersebut?

a) aspek biologis

pada masa biologis yang diawali dengan pertumbuhan (konsepsi)yaitu merupakan awal dari kehamilan dimana sel telur di buahi oleh sperma.Perkembangan pra kelahiran umumnya dibagi kedalam tiga periode utama yaitu:

1. periode Germinal

yaitu periode awal ialah periode perkembangan pra kelahiran yang berlangsung pada dua minggu pertama setelah pembuahan,ini meliputi penciptaan zigot dilanjutkan dengan pemecahan sel dan melekatnya zigot kedinding kandungan.

2. periode Embrionis

yaitu perkembangan pra kelahiran yang terjadi antara dua sampai delapan minggu setelah pembuahan.pada saat ini angka pemisahan sel meningkat,system kandungan bagi sel terbuka dan organ-organ mulai nampak ketika zigot mendekati dindidng peranakan sel-serl nya membentuk dua lapisan dan masa sel disebut embrio.Embrio adalah lapisan luar sel pecah menjadi dua bagian mesoderm ialah lapisan tengah yang akan menjadi system peredaran ,tulang,otot,system pembuangan kotoran badan,dan system reproduksi.ketika ketiga lapisan embrio berkembang dengan cepat sistem dukungan meliputi ari-ari,tali pusar,amion,

3. periode fetal

ialah perkembangan pra kelahiran yanag dimulai dua bulan setelah pembuahan dan berlangsung selama tujuh bulan setelah pembuahan.Panjang janin kira-kira tiga inci dan beratnya satu ons.dan janin selama aktif menggerakkan tangan,kakinya,membuka danm menutup mulutnya,dan ,menggerakkan kepalanya wajah,dahi,kelopak mata,hidung dan dagu dapat dibedakan pula lengan bagian atas lengan,bagian bawqah lengan serta alat kemaluan dapat diidentifikasi sebagai laki-laki atau permpuan.Pada bulan ke empat janin tumbuh hingga 5,5 inci,panjang dan beratnya sekitar 4 ons.rteflek pra kelahiran semakin kuat pada akhir bulan kelima panjang janin kira-kira 10-12 inci.dan beratnya ½ -1 ons.dan stuktur kulit sudah mulai terbentuk .janin semakin aktif memperlihatkan keinginan akan suatu posisi tertentu di dalam kandungan .pada akhir bulan tuju panjang janin hingga 17 inci dan naik beberapa pon. Dan beratnya 2,5-3 pon dan pada bulan ke 8-9 janin bertumbuh lebih panjang dan naik lebih berat kira-kira 4 pon dan ketika lahir kira-kira beratnya 7-7,5 pon dan tinggi 20 inci.

b)Perkembangan kognitif

Yaitu proses perkembangaan mental yang mencangkup tentang pemahaman dunia penemuan pengetahuan, pembuatan perbandingan, berfikir dan mengerti . pada perkembangan ini cenderung di pengaruhi oleh ibu. Karma ibu berperan sangat penting terhadap perkembangan kognitif seorang anak yang meliputi kecerdasan anak, kemampuan penalaran logis dan daya tangkap

c)perkembangan sosio emosional

Pada perkembangan ini di pusatkan pada kondisi fisik pada tubuh ibu yang mungkin mempengaruhi perkembangan dan pada persistensi pengaruh tersebut dalam kehidupan pasca natal.bahwa keadaan emosi ibu dapat mempengaruhi perkembangan anak yang belum di lahirkan . sikap anggota keluarga lain juga mempengaruhi secara tidak langsung melalui ibu contohnya mereka memberitahukan bahwa mereka tidak menginginkan kehadiran anak tarsebut, yang mengakibatkan ibu bingung dan terganggu dan sebaliknya sikap yang menyenangkan akan menguat sikap positif ibu atau mengurangi tekanan emosi ibu. Selai itu keadaan emosional ibu selama kehamilan dapat mempengaruhi kelahiran, ibu yang sangat bingung akan mengalami kontraksi yang tidak teratur, tugas yang lebih sulit dapat menyebabkan ketidak teraturan dalam pemasokan udara kebayi atau cenderung ketidak teraturan setelah kelahiran.

B. tugas perkembangan pada massa prenatal

1) Tugas perkembangan biologis

Pada massa ini di awali dengan perubahan yang merupakan awal dari kehamilan dimana sel telur dibuahi oleh sperma dan kehamilan merupakan suatu keadaan di mana janin di kadung. Perkembangan pola perubahan yang di mulai dari massa pembuahan dan berlangsung secara terus menerus selama kehidupan seseorang.

Tugas perkembangan kognitif

• mulai mamahami tentang dunia,penemuan pengetahuan pembuatan kepribadian berfikir dan mengerti

• pada masa perkembangan kognitif masih cenderung dipengaruhi ibu,sepsrti diberikan nutrisi yang cukup

• dan seorang ibu berperan penting dalam kecerdasan anak,kemampuan penalaran logis,daya tangkap hingga saat anak tersebut lahir,

2) Tugas perkembangan sosioemosional

Pada perkembangan ini keadan emosi ibu dapat mempengruhi perkembangan anak yang belum diahirkan.selain itu sikap anggota keluarga pun ikut mempengaruhi perkembangan janin pada kandungan.

2.pada masa remaja menurut hard loct perkembangan remaja dapat dibedakan menjadi 2 yaitu remaja awal dan akhir:

A bagaimana cirri perkembangan biologis, kognitif dan sosioemosional pada remaja awal dan remaja akhir?

B.Bagaimana tugas perkembangan masa remaja?

Jawab:

a)ciri perkembangan biologis

• terjadinya pertumbuhan dan perkembangan fisik yang sangat pesat dalam dalam masa remaja awal dalam jangka 3 atau 4 tahun tumbuh hingga tingginya hamper menyamai orang tuanya. Pertumbuhan anggota badan, otot-otot sering berjalan tidak seimbang.antara dua jenis kelamin dalam masa ini terlanjutkan perbedaan- perbedaan yang sangat mencolok bagi laki-laki mulai memperlihatkan penonjolan otot-otot pada dada , lengan, paha, betis yang mulai nampak. Bagi wanita mulai menunjukan mekar tubuh yang membedakan dengan tubuh anak-anak.

• adanya rasa daya tarik terhadap lawan jenis.

• pertumbuhan kelenjar- kelenjar seks yang menimbulkan dorongan seksual pada remaja.

b) ciri perkembangan kognitif

• Remaja mulai melakukan kebiasaan baru yaitu sedikit demi sedikit menggerakkan konsep keyakinan.

• Besarnya minat remaja terhadap pendidikan.

• Mempunyai kesempatan untuk mengembangkan minat, kemampuan maupun intelegensinya.

• Remaja bersikap ambivalop terhadap setiap perubahan.

• Anak mampu mempertimbangkan semun kemungkinan dalam memecahkan masalah dan mampu menalar atas dasar hipotesis dan dalil, dan mapu menggabungkan informasi dari sejumlah sumber yang berbeda.

• Terjadinya pertumbuhan dan perkembangan otak dan kemampuan berpikir remaja dalam menerima dan mengelola informasi abstrak dari lingkungan.

• Mulai memahami hal-hal yang bersifat imajinatif.

• Terjadinya perubahan minat dalam pola piker.

• Penonjolan sikap sosial , terlebih lagi sikap sosial yang berhubungan dengan teman sebaya.

• Remaja mulai bersikap sosial dengan norma-norma kelompoknya.

• Remaja peka terhadap ejekan-ejekan yang dilontarkan pada diri mereka.

c)Ciri Perkembangan Sosioemosional.

• Remaja sering nampak emosi seperti marah, malu, takut, cemas, anxiety, cemburu, iri hati, sedih, gembira, kasih saying,dan ingin tahu.

• Tidak bias mengotrol emosi dengan baik karena dalam bertingkah laku sangat dikuasai emosinya.

• Masa meridu puja yang berkaitan dengan lingkungannya.

B. tugas parkembangan pada masa remaja

• Menerima sifatnya sendiri berikut keragaman kualitasnya

• Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas

• Mengembangkan ketrampilan komunikasi interpersonal

• Mampu bergaul dengan teman sebaya atau orang lain secara wajar

• Menentukan manusia model yang di jadikan pusat identifikasinya.

• Menerima dirinya sendiri dan memilik kepercayaan terhadap kemampuanya sendiri

• Memperoleh self – control(kemampuan mengendalikan diri) atar dasa skala nilai, pringsip-pringsip atau falsafat hidup.

• Mampu meninggal reaksi dan penyesuaian diri.

• Bertingkah laku yang bertagung jawab secara sosial.

• Mengenbangkan ketrampila intelektual dan konsep-konsep yang di perlukan bagi warga Negara.

• Memilih dan mempersiapkan karir.

• Memilih sikap positif terhadap pernikahandan hidup berkeluarga

• Mengamalkan ajaran agama yang di anutnya .

3.Apa yang dimaksud demham kenakalan remaja?apa faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja tersebut dan tugas guru terhadap kanakalan remaja?

Jawab:

kenakalan remaja adalah prilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda dan merupakan gejala sakit (patologis) secara social kanak-kanak dan remaja yang dai sebabkan oleh suatu bentuk pangabaian social sehingga mereka mengembangkan bentuk prilaku yang menyimpang atau sebuah kecendrungan remeja untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturanyang mengakibatkan kerugian atau kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain yang dilakukan remaja di bawah umur 17 tahun.

Faktor yang mepengaruhi kenakalan remaja

• Identitio

• Kawalan diri

• Jantina

• Proses keluarga

• Kurangaya kasih saying orang tua

• Kurangnya pengawasan orang tua

• Pengaruh dari miras dan narkoba

• Peran dari perkembangan iptek yang berdampak negatif

• Tidak adanya bimbingaan kepribadian dari sekolah

• Dasar-dasar agama yang kurang

• Kebebasan yang berlebihan

• Masalah yang di pendam

• Salah dalam pergaulan atau memiliki teman,missal bergaul dengan pemabok,pacandu narkoba, pecuriyang bias menarik para remaja lain

Tugas guru terhadap kenakalan remaja

Guru melakukan upaya yaitu menggunakan upaya preventif,kopresif,kolektif,dan rehabilitas.

Guru mengarahkan dan mendidik para remaja agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang negative atau membahayakan dirinya sendiri.

Guru melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada remaja

4.Apakah yang dimaksud dengan

A. Pertumbuhan

B. Perkembangan

C. Apa perbedaan dan persamaan

D. Factor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan

Jawab:

A. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis dari segi jasmani atau fisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi –fungsi fisik yang berkelangsungan secara normal pada diri anak yang sehat dalam passage atau peregaran waktu tertentu. Yang terkait dengan masalah perubahan dalam jumlah besar ukuran atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa di ukur dengan ukuran. Berat ukuran panjang , umur tulang dan keseimbangan metabolic.

B. Perkembangan adalah perunahan – parubahan psikhis dan fisik sebagai hasil dari proses pemotongan fungsi-fungsa psikis dan fisis padadiri anak yang di tunjang oleh fator lingkungan dan proses belejar dalam passage atau waktu tertentu menuju kedewasaan.Tarmasuk perkembangan emosi, intelektual dan tingkah laku ataupan perubahan yang di alami oleh individu secara sistemmatis,progresifdan berkesinambungan naik fisik maupun psikis.

C. Perbedaan dan persamaan pertumbuhan dan perkembangan Pertumbuhan dan perkembangan meskipun saling melengkapi tetapi memiliki arti dan makna yang berlainan . parkambangan mengandung arti adanya perubahan dakam ukuran atau fungsi –fungsi mental sedangkan pertumbuhan adalah adany pemunculan hal yang baru. Dapa peristiwa pertumbuhn akan nampak adanya penambahab jumlah atau ukuran dari hal-hal yang telah ada sedangkan dalam peristiwa perkenbangan akan nampak adany sifat-sifat baru yang berbeda dari sebelumnya dan pada peristiwa pertumbuhan hanya menumbuhkan apa yang telah ada dan lebih banyak bergantung pada factor luar sedangkan pada peristiwa perkembangan telah ada suatu potensi yang menentukan arah perkembangan kelak dan perkembangan menunjukan pada perubahan –perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap atau teratur menuju ketujuan kematangan dan juga berhubungan dengan proses belajar.

D. Factor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Faktor pembawaan yaitu faktor dari dalam individu itu sendiri.Faktor lingkungan yaitu faktor yang berada diluar diri individu itu sendiri yang berupa suasana pergaulan, pendidikan , keadaanalam,social,ekonomi, kebudayaan.Faktor dalam yaitu segala potensi yang di miliki anak, sifat yang di bawa sejak lahir, sifat-sifat keturunan ,bakat yang dimiliki Foktor gabungan antara faktor pembawaan dan lingkungan Faktor heredokonstusionil,gen yang terdapat da dalam Nekleus dari telur yang dibuahi pada masa embiro mempunyai sifat tersendiri pada tiap individu.

5.Masa kanak-kanak dapat dibedakan menjadi kanak-kanak awal ,menengah ,dan akhir.

A)Bagaimana perkembangan biologis,kognitif ,dan sosioemosional?

B)bagaimana perkembangan pada masa tersebut?

Jawab:

a) perkembangan biologis pada masa kanak-kanak

• Pertumbuhan fisik pada umumnya berjalan lambat

• Anak mulai merangkai sendiri dan melakukan banyak lagi kegiatan

• Perkembangan motorik kasar seperti menyeimbangkan badan, berlari tampa jatuh

• Tingkat pertumbuhan pada masa awal anak-anak rata-rata anak-anak bertumbuh 2,5 inci dalam tinggi dan bertambah berat antara 5-7 pon setahun selama masa awal anak-anak

• Pada anak usia persekolahan pertumbuhan semakin besar , persentase pertumbuhan dalam tinggi dan berat berkurang setip tahu

• Pertumbuhan otak tidak tumbuh secara pesatseperti pada saat bayi .

b) perkembangan kognitif

• Pada masa kanak-kanak daya imajinasinya terus berkerja dan daya serap mental tentang dunia makin meningkat

• Anak mulai berfokus pada tahap pemikiran prauporasion pieget peprosesan informasi perkembangan bahasa

• Daya pikir anak terus berkembang kearah yang kongrit, rasional dan objektif.

• Daya ingat anak kuat dan anak bias membedakan sesuatu yang nyata

• Mulai meniru norma dan prilaku orang dewasa dan mulai bermasyarakat

• Anak mulai aktif bergerak ,berbicara dan berinteraksi dengan anak lain dan orang yang lebih tua

• Mulai merencanakan suatu permainan bersama teman-temannya bicaranya pun lebih banyak untuk kebutuhan dirinya

• Mulai meniru norma dan prilaku dalam lingkunganya

• Anak mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit di bombing dan di arah kan

• Secara aktif menengahi interprestasi tentang realitas dan emosi yang di alami

• Beriteraksi lebih banyak dengan rekan-rekan sebayanya secara positif maupun negatif.

• Kurang kooperatif maupun negative terhadap orang-orang dewasa

• Lebih berkompeten dan dewasa secara sosial

• Menyesuaikan dari dengan keadaan sosial

B.Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal,menengah dan akhir.

• Belajar berjalan

• Belajar makan-makanan padat

• Belajar mengendalikan buang air besar dan kecil

• Belajar membeda-bedakan jenis kelamin dan menghargaunya

• Memperoleh keseimbangan pisiologis

• Menyusun konsep-konsep sederhana tentang realitas sosial dan realitas fisik

• Belajar menjalin hubungan secara emosional antara dirinya dengan orang tua,saudara-saudara dan orang lain

• Belajar membedakan antara hal yang benar dengan yang salah dengan mengembangkan hati nurani

• Belajar tetang ketrampila fisik yang di perlukan .

• Membetuk sikap-sikap sehat terhadap dirinya demi kepentingan organismenya yang sedang tubuh

• Belajar untuk bergaul dan bermain dengan teman sebaya

• Belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya sebagai pria atau wanita

• Mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis dan berhitung

• Mengembangkan kata hati,moral dan ukuran nilai-nilai.

Ontologi Dan Epistemologi Ilmu Politik

Ontologi Ilmu Politik

Secara sederhana, ontologi adalah ilmu tentang hakikat sesuatu atau benda/hal/aspek apa yang dikaji. Epistemologi adalah ilmu tentang bagaimana “ontologi” itu dipelajari, dibangun. Aksiologi adalah untuk apa bangunan ilmu yang dibuat diperuntukkan. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan aspek-aspek khas ilmu, apapun bentuknya.

Aspek ontologi ilmu ekonomi misalnya adalah barang dan jasa. Aspek ontologi ilmu sosial (sosiologi) adalah kekerabatan antarmanusia, dan aspek ontologi ilmu fisika adalah materi serta gas. Ontologi berarti obyek-obyek yang dipelajari oleh suatu ilmu. Lalu, bagaimana dengan ilmu politik sendiri ?

Secara ontologis, politik juga memiliki obyek-obyek kajian yang spesifik. Miriam Budiardjo menyebutkan sekurang-kurangnya ada 5 obyek ontologis ilmu politik, yaitu :

1. Negara (state)

Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

2. Kekuasaan (power)

Kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.

3. Pengambilan keputusan (decision-making)

Keputusan (decision) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternative pengambilan keputusan (decision-making) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu dicapai.

4. Kebijaksanaan umum (public policy)

Kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Pihak yang membuat kebijakan memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya.

5. Pembagian (distribution)

Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang berharga. Pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik.

Epistemologi Ilmu Politik

Secara sederhana, Epistemologi berarti bagaimana suatu ilmu dibangun. Dalam membangun suatu ilmu, seseorang ahli teori dibatasi oleh periode hidup serta hal-hal lain yang mempengaruhi pikirannya saat membangun suatu ilmu. Sebagai contoh, pada abad pertengahan, pelajaran mengenai tata surya dipengaruhi suatu kesimpulan umum bahwa matahari mengelilingi bumi. Artinya, pusat dari tata surya adalah bumi, bukan matahari. Namun, pendapat ini berubah tatkala Nicolaus Copernicus melontarkan pendapat bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi melainkan sebaliknya. Dengan demikian, pelajaran mengenai sistem tata surya pun berubah.

Dalam ilmu politik, epistemologi ilmu ini diterjemahkan ke dalam konsep PENDEKATAN. Arti dari pendekatan adalah dari sudut mana serta bagaimana seseorang melihat suatu permasalahan. Dalam mendidik anak, orang tua biasanya mendekati lewat 3 pendekatan: Otoriter, Laissez Faire, dan Demokratis. Jika otoriter, orang tua hanya mau dituruti pendapatnya oleh si anak, jika Laissez Faire cenderung membebaskan/membiarkan, dan jika demokratis akan menjak dialog dua arah.

Pendekatan dalam ilmu politik pun terbagi menjadi 3, yaitu :

1. Pendekatan tradisional
2. Pendekatan behavioral
3. Pendekatan post-behavioral

Taksonomi dari perbedaan atas masing-masing pendekatan adalah sebagai berikut :

Ketiga pendekatan dalam ilmu politik memang dikategorisasi berdasarkan periode. Pendekatan tradisional muncul terlebih dahulu (sejak zaman Yunani Kuno) untuk kemudian secara berturut-turut, disusul dua pendekatan setelahnya. Para pemikir politik seperti Plato atau para ahli politik seperti Montesquieu, Jean Jacques Rousseau atau John Stuart Mill mendekati permasalah politik dengan pendekatan tradisional. Pasca Perang Dunia Kedua, muncul pendekatan Behavioral yang coba memisahkan fakta dengan nilai dalam menganalisis permasalahan politik. Para teoretisi seperti David Easton, David E. Apter atau Gabriel A. Almond adalah contohnya.

Saat pendekatan Behavioral dinilai tidak lagi “sensitif” di dalam menganalisa gejala politik, pada tahun 1960-an muncul pendekatan Postbehavioral. Teoretisi seperti Andre Gunder Frank, Cardoso, atau di Indonesia Arief Budiman mencoba menganalisis gejala politik secara lebih komprehensif dengan memperhatikan karakteristik wilayah serta kepentingan apa yang sesungguhnya melandasi sebuah tindakan politik. Ketiga pendekatan ilmu politik ini tidak terpisah (terkotakkan) secara “zakelijk” (tepat/pasti) melainkan kadang tercampur satu sama lain.

Tinjauan Hukum terhadap transaksi jual-beli di internet (E-Commerce, e-business dan marketplace)

PENDAHULUAN

A.Pengertian ecommerce

E- commerce (Electronic Commerce) merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual-beli di internet dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “get and deliver“. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading (perdagangan). Pada website whatis.co m terdapat pengertian e-commerce yaitu berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet khususnya World Wide Web.

Menurut Robert E. Johnso n, III (http://www.cimcor.com), e-commerce merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama. Menurut Gary Coulter dan John Buddiemeir (e-commerce outline) , e-commerce

berhubungan dengan penju alan, periklanan, pemesanan pro duk yang semuanya dikerjakan melalui internet. Beberapa perusahan memilih u ntuk menggu nakan kegiatan bisnis ini sebagai tambahan metode bisnis tradisio nal, sementara yang lainnya menggunak an internet secara ekslusif untuk mendapatkan para pelangan yang bepotensi.

1. Dampak Yang dit imbulkan dala m penjualan online E- Commerce

Didalam du nia E-Commerce pasti terdapat dampak positif dan negatifnya.

Adapun dampak positifnya, yaitu :

1. Revenue Stream (aliran pendapatan) baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa

ditemui d i sistem transaksi tradisional.

2. Dapat meningkatkan market expo sure (pangsa p asar).

3. Menurunkan biaya operasional(o perating cost).

4. Melebarkan jangkauan (global reach).

5. Meningkatkan customer lo yality.

6. Meningkatkan supplier management.

7. Memperpendek waktu produksi.

8. Meningkatkan value chain (mata rantai pendapatan) .

Sedangkan dampak negatifnya, yaitu :

1. Kehilangan segi finansial secar a langsung karena kecurangan. Seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya atau dia telah mengganti semua data financial yang ada.

2. Pencurian informasi rahasia yang ber harga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban.

3. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat

kesalahan non- teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam.

4. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri.

5. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja o leh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut.

6. Kerugian yang tidak terduga yang disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidak jujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik.

2. Aplikasi dan persoalan-persoalan pada e-commerce

A. Trend aplikasi e-commerce

Trend aplikasi e-commerce digunakan secara online dengan menggunakan web-web atau situs-situs yang tersedia secara internasional seperti www.amazon.com, www.e-bay.com, www.shopping.com, www.alibaba.com, dan lokal seperti www.Tokopedia.com, www.Blibli.com, www.shopee.co.id, www.bukalapak.com, www.lazada.co.id, dan masih banyak lagi.

Adapun aplikasi yang menggunakan web dapat dioperasikan sebagai berikut :

1. Situs akan di-update secara terus menerus, misal:

- Produk-produk baru ditambahkan pada catalog

- Daftar harga-harga disesuaikan

- Iklan dan promosi baru dipublikasikan

2. Setiap perubahan harus melalui testing sebagaimana pada tahap instalasi . Yang menjadi trend e-commerce adalah penggunaan portal e-commerce yang menyediakan berbagai katalog, proses jual beli, dan pasar lelang untuk para pelanggan dari bidang bisnis dalam atau lalu lintas industry.

B. Business to consumer e- commerce(B2C)

Kelompok ini disebut juga transaksi pasar. B2C melibatkan interaksi dan transaksi antara sebuah perusahaan penjual dan para konsumen. Pada transaksi pasar, konsumen mempelajari produk yang ditawarkan melalui publikasi elektronik, membelinya dengan elektronik cash dan system secure payment, kemudian minta agar barang dikirimkan.

C. Kebutuhan web store

Kebutuhan web store dinilai berdasarkan beberapa factor berikut ini:

1. Petunjuk dan Informasi Pasar, yaitu sebagai alat bantu yang bermanfaat bagi

pengunjung . misalnya informasi tentang indeks saham, ber ita terbaru, kalkulator

serta alat bantu pengambilan keputusan.

2. Harga yaitu harga produk djual

3. Pelayanan Konsumen, yaitu tingkat pemberian tanggapan d an kualitas email serta pelayanan pusat informasi konsumen.

4. Fasilitas dan Isi Web, yaitu ketersediaan pengecekan barang dengan hanya satu klik, hadiah, keterangan produk, serta tanggapan dari para konsumen.

D. Business to business e-commerce(B2B)

Kelompok ini disebut sebagai transaksi antar perusahaan.B2B menyetakan penjualan

produk atau jasa yang melibatkan beberapa perusahaan dan dilakukan secara system otomatis.Umunya, perusahaan –perusahaan yang terlibat adalah pemasok,

distributor, pabrik, toko, dll.

Keuntungan B2B, jika diker jakan dengan benar, dapat menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, mempercepat pengiriman, mengurangi biaya admin istrasi, dan meningkatakan layanan kepada pelanggan.

E. E-commerce marketplace

E-commerce dalam pasar berfungsi sebagai pangsa pasar global yang tiada batas dengan tidak adanya kalangan. Pemerintah U.S telah memasukkan “Global Framework for Electronic Commerce” di internet, adapun di indonesia sudah diatur tentang undang-undang informasi dan teknologi (UU IT) dan peran pengawasan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) dalam melakukan teransaksi yang menerangkan kerangka pengaturan pasar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi digital yang menawarkan fleksible, solusi industry yang secara efektif akan mengatasi masalah yang mungkin timbul.

F. Clicks and bricks di e-commerce

Click and brick adalah suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan

menggunakan internet (clicks) dan toko sebagaimana penjualan tradisional (bricks), jadi perusahaan memiliki toko virtual atau toko yang sesungguhnya.

PROSES TRANSAKSI ELEKTRONIK

3. Proses transaksi elektronik

1. Adanya iklan dari suatu perusahaan tertentu yang menawarkan berbagai macam barang, iklan tersebut melalui website yang dapat di akses siapa saja. Apabila pelanggan merasa tertarik, maka pelanggan akan melihat lebih jauh mengenai barang yang ditawarkan tersebut. Dan apabila pelanggan merasa yakin dan benar ingin membeli barang tersebut, maka pelanggan akan mengisi order mail yang telah di sediakan oleh pihak penjual.

2. Order mail (surat pemesanan) yang telah di minta akan di proses dan di verifikasi oleh pihak penjual, dan setelah tahap ini selesai maka kedua belah pihak akan membuat perjanjian yang di mana isi dari perjanjian tersebut adalah tata cara pembayaran dan pengiriman, waktu pengiriman, dan lain sebagainya.

3. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pihak pemesan akan

melakukan pembayaran, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan paypal, kartu kredit, smart cards, kartu debit (transfer bank), melalui toko komersial (indomart/alfamart), ada juga beberapa e-commerce membuat system beli dulu bayar nanti, bahkan bisa kredit tanpa kartu melalui penyedia jasa kredit pihak ke 3 seperti www.Kredivo.com, www.Akulaku.com, www.HomeCredit.co.id, www.AwanTunai.co.id, www.julo.co.id, www.Indodana.id, dan lain sebagainya. Setelah proses pembayaran selesaidilakukan, maka pihak penjual akan mengirimkan barang pesanan pelanggan sesuai dengan kesepakatan awal.

B . Proses pembayaran elektronik

Mekanisme transaksi elektronik dengan e-commerce dimu lai dengan adanya

penawar an suatu produk tertentu oleh penjual ( misalnya bertempat kedudukan di USA) di suatu website melalui server yang berada di Indonesia. Apabila konsumen Indonesia melakukan pembelian, maka konsumen tersebut akan mengisi order mail yang telah disediakan oleh pihak penjual.

Adapun cara transaksi pada e-commerce, permintaan pelanggan dikirim ke pedagang, kemudian setelah diterima oleh pedagang dan d iverifikasi oleh pedagang, kemud ian pelanggan yang melakukan pembayaran yang kemudian akan masuk ke server pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit, smart cards, rekening bank, dan sebagainya. Tapi disini alat pembayaran yang lebih aman dengan menggunakan Paypal.

PayPal

Paypal adalah salah satu alat pembayaran (Payment procesors) menggu nakan internet yang terbanyak digunakan didunia. Pengguna internet dapat membeli barang di ebay, lisensi software original, keanggo taan situs, urusan bisnis, mengirim dan menerima donasi/sumbangan, mengirim uang ke pengguna PayPal lain diseluruh dunia dan banyak fungsi lainnya dengan mudah dan otomatis menggunakan internet.

PayPal mengatasi kekurangan dalam pengiriman uang tradisional seperti Cek atau Money order yang prosesnya dapat memakan waktu PayPal seperti rekening bank, pertama anda membuat account, lalu mengisi account tersebut dengan dana dari kartu kredit atau transferan dana dari account paypal orang lain ke balance paypal anda, dan anda sudah dapat menggunakan account PayPal untuk bertransaksi. Berikut adalah kartu kredit di I ndonesia yang sudah dicoba dan diterima oleh Paypal: HSBC Visa, BNI Visa, Mandiri Visa, Citibank Mastercard, BCA Mastercard, BRI Mastercard.

C. Tinjauan Hukum terhadap transaksi E-Commerce

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tentang I nfo rmasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) , disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah per buatan hukum

yang dilakukan dengan menggu nakan ko mputer, jaringan ko mputer atau media elektro nik

lainnya. Pada transaksi jual beli secara elektronik in i, para p ihak yang terkait didalamnya,

melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalu i suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang

juga d ilakukan secara elektro nik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), disebut sebag ai k ontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam doku men elektronik atau media elektronik lainnya.

Pada transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli

biasa yang dilakukan di dunia nyata, d ilakukan oleh par a p ihak yang terkait, walaupun dalam

jual beli secara elektro nik ini pihak- pihaknya tidak ber temu secar a langsu ng satu sama lain,

tetapi berhubungan melalui internet.

Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak -pihak yang terkait antar a lain:

1. Penjual atau merchant atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet

sebagai pelaku usaha.

2. Pembeli atau konsu men yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh u ndang-undang, yang

menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan u ntuk melakukan

transaksi jual beli pro duk yang ditawar kan oleh penjual/pelaku usaha/merchant.

3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsu men kepada penjual atau

pelaku usaha/mer chant, karena pada transaksi ju al beli secar a elektronik, penjual dan

pembeli tidak berhadapan lang sung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda

sehingga pembayar an dapat dilakukan melalui perantara dalam hal in i bank.

4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Pada dasarnya p ihak-pihak dalam jual beli secara elektro nik tersebut diatas, masing-

masing memilik i hak dan kewajiban. Penjual/pelaku usaha/merchant merupakan p ihak yang

menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan

informasi secar a benar dan jujur atas produk yang ditawar kannya kepada pembeli atau

konsumen. Disamp ing itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diper kenankan o leh

undang-undang, maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan

dengan peraturan perundang-u ndangan, tidak rusak ataupun mengandung cacat tersebunyi,

sehingga barang yang d itawarkan adalah barang yang layak untuk d iperjualbelikan. Dengan

demikian transaksi jual beli termaksud tidak menimbulkan kerug ian bagi siapapun yang menjad i

pembelin ya. Di sisi lain, seorang penjual atau pelaku usaha memilik i hak untuk mendapatkan

pembayaran dari pembeli/konsu men atas harga barang yang d ijualnya, juga berhak untuk

mendapatkan perlindungan atas tindak an pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam

melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik ini.

Pada kenyataannya, dalam suatu per istiwa hukum termasuk transaksi jual beli secara

elektro nik tidak ter lepas dari k emu ngkinan timbulnya pelanggaran yang d ilakukan oleh salah

satu atau kedua pihak, dan pelanggaran hukum tersebut mungkin saja dapat dikategorikan

sebagai Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatigedaad ) sebagaimana d itentukan dalam Pasal

1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seo rang lain,

mewajibkan o rang yang karena salahnya menerbitkan ker ugian itu, mengganti

kerugian tersebut.”

D. Kendala penegakan hukum transaksi E-Commerce

Pada transaksi jual beli secara elektronik ter dapat beberapa kendala yang ser ing muncu l

anatar lain :

1. Pilihan hukum (choise of law) dalam rangka penyelesaian sengketa yang timbul,

walaupu n pada perjanjian biasanya telah dicantumkan mengenai pilihan hukum yang

digunakan, tapi pada kenyataannya masalah bar u justru muncul dalam hal penentuan

mengenai huku m mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjad i.

Mesk ipun ko munikasi antara para pihak yang terkait dalam pro ses jual beli secara

elektro nik ini dapat dilakukan melalui media internet, namun tidak seefektif dan seefisien komunikasi yang dilakukan secara langsung bertatap muka. dalam transaksi jual beli

secara elektronik.

2. Proses pembuktian adanya suatu perbuatan melawan huku m agak sulit untuk dilakukan,

karena masing- masing pihak yang terkait dalam tr ansaksi jual beli melalu i inter net in i

tidak ber hadapan secar a langsu ng, baik masih dalam ruang lingkup satu negara bahkan

tidak menutup kemu ngk inan masing- masing pihak berada pada negara yang berbeda,

sementara untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum haru s memenuh i

unsur-u nsur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pada

kenyataannya penyelesaian sengk eta dalam tr ansaksi jual beli secar a elektronik dapat

dilakukan melalui media internet, tetapi tetap harus mengikuti ketentuan dalam

penyelesaian sengketa yang ber laku, dan hal in i menjadi kendala pula sehingga pada

akhir nya proses pembuktian adanya per buatan melawan hukum tersebut sulit untuk

dibuktikan.

3. Minimn ya peng etahuan dan keahlian pihak- pihak yang berwenang menyelesaikan

sengketa yang terjad i dalam dunia maya, khususnya transaksi jual beli secara elektro nik.

4. Sulitnya p elaksanaan putusan dari suatu proses penyelesaian sengketa atas perbuatan

melawan huku m dalam transaksi jual beli secara elektronik ini, karena walaupun

sengketa yang ada dapat diselesaik an baik secara litigasi maupun secara non litigasi,

namu n pelaksanaan putusannya ter kadang membutuhkan daya pak sa dari pihak

berwenang, dalam hal ini lembaga peradilan yang mengadili kasus tersebut, sementara

para pihak yang bersengketa mungkin berad a dalam wilayah yang berbeda, dengan

demikian secara teknis akan menimbulkan kesu litan, karena daya paksa yang dimaksud

harus diber ikan secara langsu ng tanpa melalui internet.

Dengan demikian dalam menghadap i kasus p erbuatan melawan hukum pada

transaksi ju al beli secara elektronik ini, dap at d iterapkan ketentuan yang ada dan berlaku sesuai

dengan hukum yang dipilih untuk digunakan, meng ingat transaksi jual beli melalu i internet ini

tidak ada batas ruang, sehingga dimungkinkan orang Indonesia ber masalah dengan warga negara

asing. Pilihan huku m yang dimaksud tersebut di atas juga d itentukan oleh isi perjanjian awal

pada saat terjad i transaksi jual beli secara elektronik.

Lampiran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONI K

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, r ancangan, fo to, electronic data interchange (EDI),

surat elektronik (electronic mail) , telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

Kode Akses, simbo l, atau perfo rasi yang telah d io lah yang memilik i arti atau dapat dipahami

oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang d ilakukan dengan menggunakan

Komputer, jar ingan Ko mputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Teknolo gi Info rmasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,

memproses, mengumu mkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan infor masi.

4. Do kumen Elektro nik adalah setiap Informasi Elektronik yang d ibuat, diteruskan, d ikirimkan,

diterima, atau disimp an dalam bentuk analo g, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,

yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalu i Ko mputer atau Sistem

Elektronik,termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol

atau perfor asi yang memiliki makan atau arti atau dapat dipahami o leh orang yang mampu

memahaminya.

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi

mempersiapk an, mengumpulkan, mengolah, meng analisis, menyimpan, menampilkan,

mengumumkan, meng irimkan, dan/atau menyebarkan Info rmasi Elektronik.

6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektro nik atau lebih, yang

bersifat tertutup ataupun ter buka.

8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan

suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang

diselenggarakan oleh Orang.

9. Sertifikat Elektr onik adalah sertifikat yang bersifat elektro nik yang memuat Tanda Tangan

Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum par a pihak dalam Transaksi

Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang

layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pro fesio nal

yang d iakui, d isahkan, dan d iawasi oleh Pemer intah dengan kewenangan mengaudit dan

mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektro nik.

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdir i atas Info rmasi Elektronik yang

dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainn ya yang digu nakan sebagai

alat ver ifikasi dan autentikasi.

13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan

Elektro nik.

14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, mag netik, optik, atau sistem yang

melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri

atau dalam jaringan.

16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbo l, karakter lainnya atau ko mbinasi di antaranya, yang

mer upakan kunci untuk dapat mengakses Ko mputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

17. Kontrak Elektro nik adalah perjanjian para p ihak yang dibuat melalui Sistem Elektr onik.

18. Pengir im adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektro nik.

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik dari Pengirim.

20. Nama Do main adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui inter net, yang berupa kode atau

susu nan karakter yang ber sifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun

badan huku m.

22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang

ber badan hukum maupun yang tidak ber badan hukum.

23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Pr esiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupu n d i luar

wilayah hukum I ndo nesia, yang memilik i akibat hukum d i wilayah hukum Indonesia dan/atau di

luar wilayah hukum I ndo nesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Infor masi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas

kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih tekno logi atau

netral tekno logi.

Pasal 4

Pemanfaatan Tekno logi Informasi dan Transaksi Elektro nik dilaksanakan dengan tujuan u ntuk:

a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan

kesejahter aan masyar akat;

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajuk an pemikiran dan

kemampuan d i bidang penggu naan dan

pemanfaatan Tek nolo gi Informasi seo ptimal mu ng kin dan bertanggung jawab; dan

e. memberikan rasa aman, kead ilan, dan kepastian hukum bag i pengguna dan penyelenggara

Tekno logi Informasi.

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

(1) Info rmasi Elektronik dan/atau Do kumen Elektro nik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat

bukti hukum yang sah.

(2) Info rmasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana

d imaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Huku m

Acara yang berlaku di I ndonesia.

(3) Infor masi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan

Sistem Elektro nik sesuai dengan ketentuan yang d iatur dalam Undang -Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang harus d ibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta

notaril atau akta yang d ibuat o leh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyar atkan

bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, I nfo rmasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat

diakses,ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga

menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang

lain berdasarkan adanya I nfor masi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan

bahwa Info rmasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dar i Sistem

Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Info rmasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Do kumen Elektro nik telah dikirim

dengan alamat yang benar o leh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau

d ipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali

Pengirim.

(2) Kecuali d iperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Infor masi Elektro nik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat I nfor masi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki

Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.

(3) Dalam hal Pener ima telah menu njuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima

Informasi Elektronik, pener imaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.

(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem infor masi yang d igu nakan dalam pengiriman atau

pener imaan Info rmasi Elektronik dan/atau Do kumen Elektro nik, maka:

a. waktu pengir iman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Do kumen Elektro nik

memasuki sistem infor masi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;

b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Do kumen Elektro nik

memasuki sistem informasi ter akhir yang berada d i bawah kendali Pener ima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyed iakan informasi

yang lengkap dan benar berkaitan dengan syar at ko ntrak, produsen, dan produk yang d itawarkan.

Pasal 10

(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat diser tifikasi oleh

Lembaga Sertifikasi Keandalan.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana d imaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peratur an Pemerintah.

Pasal 11

(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan huku m dan akibat hukum yang sah selama

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;

b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya

berada dalam kuasa Penanda Tangan;

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu

penandatanganan dapat diketahui;

d. segala perubahan terhadap Infor masi Elektro nik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik

tersebut setelah waktu penandatang anan dapat diketahu i;

e. ter dapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap I nfor masi Elektronik yang terkait.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

d iatur dengan Peraturan Pemer intah.

Pasal 12

(1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan

pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.

(2) Pengamanan Tand a Tangan Elektro nik sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sekurang-

kur angnya meliputi:

a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;

b. Penanda Tangan harus menerapkan pr insip kehati-hatian untuk meng hindari penggunaan

secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;

c. Penanda Tangan harus tanpa menu nda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh

penyelengg ara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus

segera member itahukan kepada seseorang yang o leh Penanda Tangan d ianggap memercayai

Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektr onik telah dibobo l;

atau

2. keadaan yang diketahui o leh Penanda Tangan dapat menimbulkan r isiko yang berar ti,

kemu ngk inan ak ibat bo bo lnya data pembuatan

Tanda Tangan Elektronik; dan

d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik,

Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua info rmasi yang terkait

dengan Sertifikat Elektronik ter sebut.

(3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bertanggung jawab atas segala kerug ian dan konsekuensi huku m yang timbul.

BAB I V

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

(1) Setiap Orang ber hak menggunaan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk

pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan

Elektronik dengan pemilik nya.

( 3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

a. Penyelengg ara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan

b. Penyelenggara Ser tifikasi Elektronik asing.

(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan huku m Indonesia dan berdo misili d i

Indonesia.

(5) Penyelenggara Ser tifikasi Elektron ik asing yang bero perasi di Indonesia harus terdaftar di

Indonesia.

( 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diatur dengan Peratur an Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektro nik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai

dengan ayat (5) harus menyed iakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap

pengguna jasa, yang meliputi:

a. meto de yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;

b. hal yang dapat digunakan u ntuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan

c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektro nik.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara

andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana

mestinya.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggu ng jawab terhadap Penyelenggar aan Sistem

Elektroniknya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dap at dibuktikan

terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektro nik.

Pasal 16

(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh u ndang-undang tersendiri, setiap Penyelenggar a Sistem

Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum

sebagai berikut:

a. dapat menampilkan kembali Infor masi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh

sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Per aturan Perundang -undangan;

b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan

Infor masi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

c. dapat ber operasi sesuai deng an prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem

Elektronik tersebut;

d. dilengkap i dengan pr osedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, infor masi, atau

simbol yang dapat dipahami o leh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem

Elektronik tersebut; dan

e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan

kebertanggungjawaban pro sedur atau petunjuk.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektro nik sebagaimana dimak sud

pada ayat (1) diatur dengan Peratur an Pemerintah.

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONI K

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun pr ivat.

(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektro nik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

ber iktik ad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukar an Info rmasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsu ng .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektro nik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Per aturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Ko ntrak Elektronik mengikat para pihak.

(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih huku m yang ber laku bag i Transaksi

Elektronik internasional yang dibuatnya.

(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Inter nasional.

(4) Para pihak memiliki kewenang an untuk menetapkan foru m pengadilan, ar bitrase, atau

lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang ber wenang menangani sengketa yang

mungkin timbul dari Transaksi Elektro nik inter nasio nal yang dibuatnya.

(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif

lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungk in timbul dari tr ansak si

tersebut,didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang

disepakati.

Pasal 20

(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran

transaksi yang dik ir im Peng irim telah diterima dan disetujui Pener ima.

(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektro nik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

d ilakukan dengan per nyataan pener imaan secara elektronik.

Pasal 21

(1) Pengir im atau Pener ima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendir i, melalui p ihak yang

dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.

(2) Pihak yang bertanggu ng jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. jika dilakukan sendir i, segala akibat hukum dalam p elaksanaan Transaksi Elektro nik menjadi

tanggung jawab para pihak yang bertransak si;

b. jika dilakukan melalui pember ian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi

Elektro nik menjadi tanggung jawab pember ikuasa; atau

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Tr ansak si

Elektronik menjadi tanggu ng jawab penyelenggara Agen Elektro nik.

(3) Jika kerug ian Transaksi Elektronik d isebabkan gagal bero perasinya Agen Elektronik akibat

tindakan pihak ketiga secara lang sung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi

tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(4) Jika kerug ian Transaksi Elektronik d isebabkan gagal bero perasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segalaakibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna

jasa layanan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dap at dibuktikan

terjad inya keadaan memaksa, kesalahan, dan/ataukelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22

(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyed iakan fitur pada Agen Elektronik yang

dioperasikannya yang memungkinkanpenggunanya melakukan perubahan informasi yang masih

dalam proses transaksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,

DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat ber hak memiliki

Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Do main sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak

melanggar hak Orang lain.

(3) Setiap penyelenggara negara, Or ang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirug ikan karena

penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan

pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

(1) Pengelo la Nama Do main adalah Pemer intah dan/atau masyarakat.

(2) Dalam hal terjad i perselisihan pengelolaan Nama Do main o leh masyarakat, Pemerintah

berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Do main yang diperselisihkan.

(3) Pengelola Nama Domain yang berada di lu ar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang

diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjangtidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Do main sebagaimana d imaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat ( 3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

I nfor masi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjad i karya intelektual, situs

internet, dan karya intelektual yang ada d idalamnya d ilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 26

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang- undangan, penggu naan setiap infor masi

melalu i med ia elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus d ilakukan atas

persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat mengajukan

gugatan atas kerugian yang ditimbulkan

berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

(1) Setiap Or ang dengan sengaja dan tanpa hak mend istribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Or ang dengan sengaja dan tanpa hak mend istribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan per judian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mend istribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektro nik

yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Or ang dengan sengaja dan tanpa hak mend istribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektro nik

yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan ber ita bohong dan menyesatkan

yang mengak ibatkan kerugian ko nsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan info rmasi yang ditu jukan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelo mpok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengir imkan Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektr onik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara

pribadi.

Pasal 30

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Ko mputer

dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer

dan/atau Sistem Elektro nik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh I nfor masi

Elektro nik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan huku m mengakses Ko mputer

dan/atau Sistem Elektro nik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau

menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau

penyadapan atas Info rmasi Elektro nik

dan/atau Do kumen Elektro nik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektro nik tertentu milik

Orang lain.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas

transmisi Informasi Elektro nik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dar i, ke,

dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik ter tentu milik Orang lain, baik yang

tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan,

penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Do kumen Elektro nik yang

sedang ditransmisikan.

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang

dilakukan dalam rangka penegak an hukum atas per mintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau

institusi penegak hukum lainnya yang d itetapkan berdasarkan undang -undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan huku m dengan cara apa pun

mengubah, menambah, mengur angi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,

memindahkan, menyembunyikan su atu Infor masi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik

Orang lain atau milik pu blik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan huku m dengan cara apa pun

memindahkan atau mentransfer Info rmasi Elektr onik dan/atau Dokumen Elektronik kepada

Sistem Elektronik Orang lain yang tidak ber hak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimak sud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya

suatu Info rmasi Elektr onik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat

diakses o leh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan seng aja dan tanpa hak atau melawan huku m melakukan tindakan apa pu n

yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik

menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mempro duksi, menjual,

mengadakan untuk digunakan, meng impor, mendistribusikan, menyediakan, atau memilik i:

a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang d ir ancang atau secara khusus

dikembangkan u ntuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 27 sampai

dengan Pasal 33

b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar

Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana

d imaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindak an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan u ntuk

melakukan kegiatan penelitian, pengu jian Sistem Elektro nik, untuk perlindungan Sistem

Elektronik itu send iri secara sah dan tidak melawan huku m.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipu lasi,

penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut

dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerug ian

bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana d imaksud dalam

Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 diluar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang

berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

( 1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem

Elektro nik dan/atau menggunakan Teknolog i Info rmasi yang menimbulkan kerugian.

(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang

menyelengg arakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknolo gi Info rmasi yang

berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Gugatan per data dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(2) Selain penyelesaian gugatan per data sebagaimana d imaksud pada ayat (1), para pihak dapat

menyelesaikan sengketa melalui arbitr ase,atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB I X

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

( 1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknolo gi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai

dengan ketentuan Peraturan Per undang-undangan.

(2) Pemerintah melindungi kep enting an umum dari segala jenis gangguan sebag ai ak ibat

penyalahgu naan Infor masi Elektro nik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban

umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-u ndangan.

(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang

wajib dilindungi.

(4) Instansi atau institusi sebagaimana d imaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen

Elektro nik dan rekam cadang elektronik nya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu

untuk kepentingan pengamanan data.

(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan

rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilik inya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) diatur dengan Peratur anPemerintah.

Pasal 41

(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknolog i Infor masi melalui

penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang ini.

( 2) Per an masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.

(3) Lembaga sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dapat memilik i fungsi konsultasi d an med iasi.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak p idana sebagaimana d imak sud dalam Undang- Undang ini, dilakukan

berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negar a Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkuptugas dan tanggung jawabnya di bidang

Tekno logi Informasi dan Tr ansaksi Elektronik dib eri wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan

penyid ikan tindak pidana di bidang Teknologi Infor masi dan Transaksi Elektro nik.

(2) Penyidikan d i bidang Teknolog i Info rmasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan memper hatikan per lindungan terhadap privasi, kerahasiaan,

kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Per aturan

Per undang-und angan.

(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan

tindak pid ana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebag aimana dimaksud pada ayat (3),

penyidik wajib menjaga terpelihar anya kepentingan pelayanan u mum.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseo rang tentang adanya tindak pidana berdasar kan

ketentuan Undang-Undang ini

b. memanggil setiap Orang atau pihak lainn ya untuk didengar dan/atau diper ik sa sebagai

tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak p idana di bidang terkait dengan

ketentuan Undang-Undang ini;

c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tind ak

pidana berdasarkan ketentuanUndang-Undang in i

d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan

tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang ber kaitan dengan kegiatan

Tekno logi Informasi yang diduga d igunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan

Undang-Undang ini

f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga d igu nakan sebagai tempat

untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang- Undang ini;

g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi

Info rmasi yang d iduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-

undangan

h. meminta bantuan ahli yang diper lukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan

Undang-Undang ini; dan/atau

i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasar kan Undang-Undang ini sesuai

dengan ketentuan hukum acara pidana yang ber laku.

(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib

meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali du a puluh empat

jam.

(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoor dinasi dengan

Penyidik Pejabat Po lisi Negara Republik I ndo nesia member itahukan d imulainya penyidikan dan

menyampaikan hasilnya kepada penuntut umu m.

(8) Dalam rangk a mengu ngkap tindak pidana Info rmasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbag i informasi dan alat

bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemer iksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan

Undang-Undang ini adalah sebagai ber ikut:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perund ang-undangan; dan

b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Do kumen Elektro nik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

(1) Setiap Or ang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( 1), ayat (2),

ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan p idana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rup iah).

(2) Setiap Orang yang memenu hi unsur sebagaimana d imaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 ( satu miliar rup iah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 d ipidana dengan

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp2. 000.000.000, 00 ( dua miliar rup iah).

Pasal 46

(1) Setiap Orang yang memenu hi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) .

(2) Setiap Orang yang memenu hi unsur sebagaimana d imaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp700. 000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenu hi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 8(delapan) tahu n dan/atau denda paling banyak

Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenu hi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat ( 1) atau ayat (2)

d ip idana dengan pidana penjara paling lama10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

(1) Setiap Orang yang memenu hi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp2. 000.000.000, 00 ( dua miliar rup iah).

(2) Setiap Orang yang memenu hi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 9(sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp3.000.000. 000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenu hi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10(sepu lu h) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 49

Setiap Orang yang memenu hi unsur sebagaimana d imaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepu lu h) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dip id ana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 d ipidana dengan

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 d ipidana dengan

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

Pasal 52

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut

kesusilaan atau eksplo itasi seksual terhadap anak d ikenakan pember atan sepertiga dari pidana pokok.

(2) Dalam hal per buatan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 30 sampai deng an Pasal 37

ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektro nik serta Informasi Elektronik dan/atau

Do kumen Elektro nik milik Pemer intah dan/atau yang d igunakan untuk layanan publik dipidana

dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

(3) Dalam hal per buatan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 30 sampai deng an Pasal 37

ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektro nik serta Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada

lembaga per tahanan, bank sentral, per bankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas

penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing -masing Pasal

ditambah dua pertiga.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37

dilakukan oleh ko rporasi dipidana dengan pidana p okok ditambah dua pertiga.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat berlaku nya Undang-Undang ini, semu a Peraturan Perundang-undangan dan

kelembagaan yang ber hubungan dengan pemanfaatan Tekno logi Informasi yang tidak

bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

(1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Peraturan Pemer intah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah

diundangkannya Undang-Undang ini. Agar setiap orang meng etahuinya, memer intahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.